Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Azura Zuhria, author
Kemajuan teknologi dan globalisasi mendorong perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang perekonomian. Namun, perubahan tidak selalu membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dari perubahan ini adalah timbul kejahatan lintas batas dan kejahatan terorganisir, seperti kejahatan pencucian uang. Sehingga, negara perlu membentuk suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Talitha Marie Imomirara, author
Adanya kemajuan dari segi teknologi di dunia pelayaran mendorong kebutuhan akan suatu instrumen hukum yang mengatur registrasi kapal sebab. Bagi negara bendera terdapat terdapat hak bagi negara untuk menetapkan syarat pemberian benderanya. Dari hak tersebut, lahirlah rezim-rezim pendaftaran kapal. Salah satu dari pendaftaran tersebut adalah pendaftaran terbuka. Pada pendaftaran terbuka...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Benedict Giankana Rangkidompu Sowolino, author
Kenaikan Permukaan Laut merupakan salah satu dampak dari Perubahan Iklim yang memiliki dampak tidak hanya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, namun juga terhadap Negara Pesisir tersebut. Dampak dari Kenaikan Permukaan Laut tersebut menimbulkan pembahasan mengenai keberlangsungan dari Garis Pangkal suatu Negara, yakni apakah Garis Pangkal tersebut menyesuaikan dengan Kenaikan Permukaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adila Nurul Ilma, author
Asia Tenggara secara statistik merupakan wilayah yang paling rawan bencana di dunia, menyumbang lebih dari 50% kematian akibat bencana global. Dengan latar belakang ini, the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) berdiri sebagai instrumen terkait manajemen risiko bencana yang mengikat secara hukum pertama di dunia yang telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Yohanna Amelia, author
Dalam Convention Relating to the Status of Refugees (“Konvensi Pengungsi”) diaturmengenai prinsip non-refoulement juga merupakan hukum kebiasaan internasional dengan karakter jus cogens. Prinsip non-refoulement berlaku dari tahap awal proses suakahingga repatriasi. Repatriasi diupayakan bersifatsukarela, aman, dan bermartabat agar tidakmenimbulkan refoulement. Ketentuan prinsipnon-refoulement kembali dipertegas dalamEuropean Convention on Human Rights(“ECHR”) dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Yohanna Amelia, author
Dalam Convention Relating to the Status of Refugees (“Konvensi Pengungsi”) diaturmengenai prinsip non-refoulement juga merupakan hukum kebiasaan internasional dengan karakter jus cogens. Prinsip non-refoulement berlaku dari tahap awal proses suakahingga repatriasi. Repatriasi diupayakan bersifatsukarela, aman, dan bermartabat agar tidakmenimbulkan refoulement. Ketentuan prinsipnon-refoulement kembali dipertegas dalamEuropean Convention on Human Rights(“ECHR”) dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Parlindungan, Joe Christian Yesaya, author
Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan prompt release pada Konvensi Hukum Laut pada zona ekonomi eksklusif negara Australia, Malaysia, dan Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normative dan penulisan yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitan ini didapat dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nathania Emily Lysandra, author
Fenomena campur tangan asing dalam pemilihan umum sebuah negara bukanlah sebuah fenomana yang baru. Dengan adanya perkembangan teknologi, campur tangan negara asing terhadap sebuah pemilihan umum dapat berlangsung sepenuhnya dalam ranah siber. Sebuah campur tangan asing dalam pemilihan umum dapat melanggar prinsip non-intervensi dalam hukum internasional jika metode campur tangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tara Nadianti Kasih, author
Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Randhika Pratama, author
Permasalahan IUU Fishing menimbulkan respon berupa dikonvensikannya PSMA yang mengusung pendekatan port state measures dalam mencegah dan memberantas IUU Fishing. Hal ini kemudian menjadi sangat signifikan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang industri perikanannya mengalami permasalahan IUU Fishing. Penerapan PSMA di kawasan ini kemudian menjadi penting untuk dikaji untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
