Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Erianto N., author

Analisis terhadap asas subsidiaritas dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia = Analysis on the subsidiary principle in environmental crime enforcement in Indonesia

Keberadaan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup masa kini dan masa depan. Asas subsidiaritas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29217

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Juwita Kayana, author

Opini publik sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana = Public opinion as a form of public participation in the law enforcement process in criminal justice system

Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29214

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Endang Tirtana, author

Pidana pelayanan masyarakat sebagai alternatif sebagai bentuk pidana bagi anak dalam pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia = Community service as an alternative form of sentence for juvenile offender in the juvenile criminal system reform in Indonesia

Tujuan pemidanaan terhadap anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya karena anak memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend atau kecenderungan internasional adalah berkembangnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29213

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adytiawarman, author

Peran Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus pada Pos Bantuan Hukum DKI Jakarta) / Adytiawarman

2006

T36919

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nor Alfisyahr, author

Implementasi aturan hukum terkait penjatuhan sanksi tindak pidana memperniagakan satwa trenggiling yang dilindungi (berdasarkan putusan pengadilan negeri Medan nomor 1731/Pid.Sus/2015/Pn Mdn) = Implementation of legal rules regarding the elimination of criminal sanctions on the operation of protected pangolin animals (based on the Medan district court decision number 1731 / Pid.Sus / 2015 / Pn Mdn) / Nor Alfisyahr

ABSTRAK
Nama : Nor Alfisyahr Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis : Implementasi Aturan Hukum Terkait Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Trenggiling Yang Dilindungi (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/Pn Mdn) Tesis ini membahas pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perniagaan trenggiling sebagai satwa yang dilindungi, dikarenakan selama...

2018

T51878

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzy Marasabessy, author

Memantapkan Kedudukan dan Peran Korban Kejahatan dalam Proses Penyelesaian Perkara pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia = Consolidating the position and the role of criminal casualtics in the process of the case resolution in the Indonesian Criminal Justice System

Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mengalami viktimisasi lanjutan (post victimization) karena adanya penolakan dan pengabaian dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26103

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mia Banulita, author

Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Influence of Differences in the Application of Criminal Procedure Law in Corruption Criminal Act Cases towards the Harmonization of the Criminal Judicature System in Indonesia

Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 memberikan dampak terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi. Terobosan hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan ”kekuatan” kepada komisi ini sehingga berhasil menjadikannya sebagai komisi yang disegani. Namun, kewenangan istimewa ini tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26073

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mia Banulita, author

Pengaruh perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap harmonisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37198

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Marasabessy, Fauzy, author

Memantapkan kedudukan dan peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana INdonesia / Fauzy Marasabessy

2009

T37264

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Martinus Evan Aldyputra, author

Pengaturan penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : tinjauan yuridis terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama cyber crime. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya melalui pembuatan ketentuan yang dikenal dengan nama cyber law. Indonesia merupakan salah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30572

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian