Hasil Pencarian

Ditemukan 146 dokumen yang sesuai dengan query

Richard Loekito, author

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Political party criminal responsibility in a criminal act about money laundering based on money laundering act number 8 2010

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hal yang baru di hukum Indonesia. Terbukti dengan sejak tahun 1951 sudah terdapat perundang-undangan di Indonesia yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya perkembangan pertanggungjawaban korporasi semakin terlihat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Namun sangat di sayangkan bahwa di dalam KUHP, korporasi belum dianggap sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41567

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutapea, Ucok Samuel B., author

Perlindungan bagi awak kapal sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang di lintas negara = Protection for seafarer as a victim of humantrafficking trans nationally / Ucok Samuel B. Hutapea

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kondisi hukum pidana Indonesia saat ini, dimana baik hukum materiil maupun hukum formil belum cukup mampu melindungi warga negara Indonesia, khususnya awak kapal, yang menjadi korban tindak pidana di lintas negara. Dalam dunia maritim, terjadi tindak-tindak pidana dimana awak kapal menjadi korban tindak ndash; tindak pidana...

2017

T47627

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mega Ayu Faraswati, author

Pertanggungjawaban Platform Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia = Responsibility of Social Media Platforms for Electronic-Based Sexual Violence Crimes in Indonesia

Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengeksplorasi tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Bagi sebagian orang khususnya perempuan, media sosial merupakan tempat yang berbahaya karena memuat gambar, video, dan informasi lain yang tidak boleh diposting. Internet telah melahirkan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ainul Syamsu, 1979-, author

Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan : telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana

Tesis ii membahas turut serta melakukan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini adalah memahami pengaruh konsepsi perbuatan terhadap doktrin turut serta melakukan. Penelitian ini bersifat normatif eksplanatoris.

This thesis discusses the role of an accomplice based on the theory of separation between criminal act and criminal responsbility....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T41429

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Cari yang mirip

Tambahkan ke Favorit

Abstrak

Demetrio Reinhart Priono, author

Pidana Denda dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang = Application of Fines in Business Competition Offences in Indonesia Post-Law Number 6 of 2023 Establishing the Government Regulation in Lieu of the law Number 2 of 2022 Regarding Job Creation as Law

Penerapan sanksi pidana denda atas pelanggaran hukum memiliki sejarah panjang, di mana setiap peradaban dan budaya memiliki bentuk hukuman sendiri untuk pelanggaran hukum. Pemidanaan, yang identik dengan pemberian hukuman, mengacu pada penderitaan yang sengaja diberikan kepada individu yang melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rochkidam, author

Strategi pengamanan dalam mendukung penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang)

Dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat potensial terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini diakibatkan oleh kesewenangan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan "upaya paksa" dalam penegakan hukum yang mana hal tersebut pada hakekatnya meniadakan atau mengurangi hak-hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Permasaiahan ini jika ditelusuri lebih jauh faktor pencetusnya dapat berasal dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T20809

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ronny Oktahandika, author

Aspek-aspek hukum pidana dalam undang-undang jaminan fidusia = Criminal law aspects and policies in the fiduciary act

Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devi Dian Sari, author

Penegakan hukum pidana terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice (menghalangi proses peradilan) dalam perkara tindak pidana korupsi = Criminal law enforcement to advocates as subject of obstruction of justice in corruption crime cases

ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52136

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Romdoni, author

Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkotika (studi terhadap putusan-putusan di Pengadilan Negeri Tangerang) = Sentencing disparity of special crime of narcotics abuse cases (a study of Tangerang District Court Verdicts) / Muhamad Romdoni

Kondisi saat ini, kejahatan penyalahgunaan narkotika pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tindak pidana narkotika tidak pernah surut,...

2020

T54841

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dini Rahayu, author

Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Imposition of sanctions to bank for reporting obligation based on Law Number 8 year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering

Pentingnya kewajiban pelaporan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana pengenaaan sanksi administratif bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32513

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian