Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query

Andika Prayoga, author

Pelanggaran Kode Etik PPAT Yang Melakukan Penahanan Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.G/2020/Pn. Mjk) = Violation of the PPAT Code of Ethics Who Holds Certificates (Study of District Court Decisions Number 49/Pdt.G/2020/Pn. Mjk)

Pelanggaran Kode Etik artinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT terhadap etika profesinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disusun secara tertulis dan mengikat, serta wajib ditaati oleh segenap anggota perkumpulan IPPAT dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Penyelesaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Syarief Nurhidayat, author

Akibat Hukum Atas Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dengan Surat Pernyatan Bersama Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 556/Pdt.G/2021/PN.Tng = Legal Consequnces For The Sale and Purchase of Land Made With a Declaration Letter Joint Sale and Purchase of Land (Study of Tangerang District Court Decision Number 556/Pdt.G/2021/PN.Tng)

Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khansa Muti, author

Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Mengandung Unsur Melawan Hukum Dijadikan Agunan Bank SCD (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/PDT/2021) = The Making Of Land Sales And Purchase Deed Containing Unlawful Element Used As Collateral To SCD Bank (Analysis Of Supreme Court Decision Number 559 K/PDT/2021)

Dalam pembuatan akta jual beli tanah, harus mematuhi ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti syarat dan prosedur pembuatan akta jual beli yang didalamnya harus terdapat objek tanah dengan sebab yang halal guna menghindari adanya unsur melawan hukum. Pemilik tanah tidak memberikan persetujuan dalam pembuatan akta jual...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiara Jayaputeri, author

Kedudukan Saksi Guna Memenuhi Asas Terang dan Tunai dalam Pembuktian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3469/K Pdt/2021) = The Standing of The Witness to Fulfill The Principles of Light and Cash in Proof of The Land Sale (Study on Supreme Court Decree Number 3469/K Pdt/2021)

Saksi menurut Pasal 164 HIR semestinya melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Namun dalam kenyataannya, saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum dapat memberikan kesaksian di hadapan pengadilan dan diterima kesaksiannya oleh majelis hakim. Dalam kenyataannya, saksi yang tidak mengalami, melihat, mendengar secara langsung...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelia Mariani Santoso, author

Pelelangan yang dilakukan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat setelah debitur meninggal dunia: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022 = Auction held based on deed of grant of mortgage made after the debtor's death: study of Supreme Court Decision Number 988/K/Pdt/2022

Pelelangan eksekusi hak tanggungan seharusnya dilaksanakan berdasarkan hak penerima hak tanggungan peringkat pertama yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) yang berkekuatan hukum (parate eksekusi). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022, APHT yang menjadi dasar pelelangan dibuat secara melawan hukum karena pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungannya tidak dihadiri...

Depok: 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ardanty Sista Heriyani, author

Perlindungan hukum bagi lessor dan pihak ketiga atas barang jaminan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh lessee (Studi kasus Putusan NO. 216 PK/Pdt/2004 dan Putusan NO. 610 PK/Pdt/2008) = Legal protection for the lessor and third party guarantee of goods due to breach of agreement by the lessee (analysis of court decisions PK/Pdt/2004 number 216 and 610 PK/Pdt/2008)

Pada prakteknya perjanjian leasing mencantumkan benda-benda yang dijadikan jaminan oleh lessee guna menjaga kelancaran pembayaran uang sewa. Akibatnya ketika lessee wanprestasi, maka lessor dalam praktek langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut melalui penjualan kepada pihak ketiga. Akan tetapi timbul masalah ketika eksekusi tersebut dinyatakan tidak sah karena pengembalian objek...

2014

S54139

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anastasia Lucia Margaret, author

Implikasi Yuridis Akta yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT) = Juridical Implications of The Deed that Made based on Circular Resolution of Shareholders That Has Legal Defect (Case Study State Administrative Court of Jakarta Decision Number 105/G/2019/PTUN-JKT).

ABSTRAK
Penelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Gani, author

Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat yang Berada di Gudang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019 = The Validity of A Verbal Warehouse Lease Agreement and The Defendant's Property State in Such Warehouse Based on The Supreme Court Verdict Number 2368/K/Pdt/2019.

Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnefia Elisia Sahertian, author

Implikasi peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2015 terhadap peranan notaris pembuat akta koperasi: studi terhadap akta koperasi Pemuda Tri Karya = Implications of the regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia number 10 of 2015 on the role of the notary in making cooperative deeds: study of the youth Tri Karya cooperative deed

Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Richsan Suprayogo, author

Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai obyek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = The role of the responsibility of the notary and the official making the land deed in carrying out the principle of legal presumption and its relation to the illegal sale and purchase deed as the object of collateral in the credit agreement (case study decision Number 10/PID/2018/PT.DKI)

Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37 Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta Jual...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian