Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Hendra Syafutra Sitakar, author

Percobaan menjual narkotika Golongan I dan percobaan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri = Attempt to sell narcotics category I and attempt to abuse narcotics category I for themselves/ Hendra Syafutra Sitakar

ABSTRACT
Skripsi ini membahas percobaan tindak pidana narkotika, yaitu percobaan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dan percobaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur percobaan pada tindak pidana menjual Narkotika Golongan I atas Pasal 114 ayat (1) dan penerapan unsur...

2014

S56046

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspita Mayang Sari, author

Penerapan pasal 137 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika = The implementation of article 137 UU no 35 year 2009 on narcotics in handling the case of the crime of money laundering underlying predicate offenses narcotics / Puspita Mayang Sari

ABSTRAK
Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian...

2016

S62965

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sari Jacob, author

Urgensi penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) berkaitan dengan ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The urgency of implementation of Notary Criminal Act (TPN) relation with in the absence of Criminal Sanction in Act No. 30 of 2004 about notary function

Tesis ini membahas mengenai pentingnya penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) dalam UUJN, dimana saat ini banyak terjadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan di Pengadilan, atau Notaris tersebut dipanggil melalui MPD untuk dijadikan saksi, bahkan tidak sedikit Notaris yang digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Penyebab permasalahan tersebut bisa...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33042

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Justice Yosie Anastasia, author

Deradikalisasi sebagai suatu program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme untuk mencapai tujuan = Deradicalization as a rehabilitation for perpetrators of terrorism to achieve the purpose of punishment

Berulang kali tindak pidana terorisme terjadi di Tanah Air. Selain kerugian materil yang dialami korban-korban bahkan negara, nyawa yang direnggut, bahkan nama baik Indonesia sebagai negara yang damai juga dipertaruhkan. Sehingga Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana terorisme ini. Akan tetapi, penghukuman atau pemidanaan saja...

Universitas Indonesia, 2014

S53541

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Okti Primurianti Zakaria, author

Penerapan ketentuan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran administrative penal law studi kasus putusan penggunaan jaringan 2,1 GHZ 3G PT Indosat Mega Media = Aplication of eradication of criminal acts of corruption on administrative penal law violation case study decision of 2,1 GHZ 3G network usage by PT Indosat Mega Media

Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunkasi, Jaringan 3G adalah salah satu sumberdaya terbatas yang sangat diperlukan bagi industri telekomunikasi. Pemerintah dituntut untuk mengatur dan mengawasi pemakaian sumberdaya alam tidak terbatas tersebut, salah satunya dengan mekanisme perizinan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Perizinan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara....

2016

S62312

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Awdy Fikri Zulhan, author

Pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak pidana suap dikaitkan dengan pemberantasan suap di sektor swasta di Indonesia = The enactment of law number 11 of 1980 on the criminal act of bribery is associated with the eradication of bribery in the private sector in Indonesia

"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap...

2017

S670197

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian