Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Windy Aprilia Chandra, author

Kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris ditinjau dari Kode Etik Notaris = Notary Independency at Notary Civil Partnership in Terms of a Notary Code of Ethics.

ABSTRAK
Persekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaan Persekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudah lama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula...

2017

T48315

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

David Gayus El Harun, author

Ikatan Notaris Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tanggal 15 September 2014 (Nomor 63/PUU-XII/2014) = Indonesian Notary Association Post Verdict of The Constitutional Court of The Republic of Indonesia September 15th, 2014 (Number 63/PUU-XII/2014 ).

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 menentukan bahwa Notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum yaitu Ikatan Notaris Indonesia INI . Beberapa orang berpendapat bahwa...

2017

T48316

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Navy Rizkitavania, author

Daya mengikat sanksi dari majelis pengawas notaris bagi pejabat pembuat akta tanah = The binding power of sanction from the notary supervisory board for land deed officials

ABSTRAK
Profesi Notaris dan PPAT memang tidak dapat dilepaskan dari satu sama lain, meskipun kedua jabatan ini mengemban kewenangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya namun Negara mengatur mengenai kemandirian masing-masing institusi dalam menjalankan tugasnya. Pada prakteknya, mengenai keberlakuan sanksi terhadap jabatan PPAT tidak terlihat kemandirian institusi sebagaimana yang...

2018

T49463

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Darma Putra, author

Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui akta kuasa menjual studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 29/Pdt.G/2016/PN BNA = Responsibility of notary who acts against the law by the power of attorney selling case study from Banda Aceh state court decision no 29/Pdt.G/2016/PN BNA

ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN . Apabila melanggar ketentuan tersebut maka Notaris harus bertanggung jawab dengan sanksi yang telah ditentukan. Hal ini seperti mengenai Notaris yang memalsukan Akta kuasa...

2018

T49292

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indriani Octavia Honarto, author

Perjanjian kerjasama antar notaris dalam mengelola kantor notaris analisis putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor 10/pdt.g/2013/pn.lwk = Cooperation agreement between notaries in managing notary office analysis of Luwuk District court decision number 10 pdt g 2013 pn lwk

Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya,...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49110

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Sari Febiolla, author

Akta Pengakuan Hutang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan 368/PDT/2018/PT.DKI = Deef of acknowledgement of Debt and Binding Agreement of Sale and Purchase As Guarantee Based On Jakarta High Court's Verdict Number 368/PDT/2018/PT.DKI

Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Friana, author

Pembatalan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Penggantian Direksi Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/PDT/2018) = Revocation of The Treatise Deed on The Extraordinary General Meeting of Shareholders Concerning The Position of Directors in a Limited Liability Company (Case Study of Supreme Court Decision No. 549 K/PDT/2018).

ABSTRAK
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Lourdesta Febriana, author

Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah dengan Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris yang Masuk ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Guagatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 435/K/PDT.SUS/PAILIT/2019) = Implementation of the Transfer of Land Rights with a Underhand Deed that is Legalized by a Notary Public Enters Bankruptcy (Case Study of District Court Decision Number: 22/Other Guagatan/2018/PN.Niaga.Sby Jo Decision of The Supreme Court Number 435/K/PDT.SUS/PAILIT/2019)

ABSTRAK
Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Andalas Kristian, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah yang tidak cermat, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah (studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor: 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016) = The responsibility of notary as a PPAT who is unmeticulous biased and unable to safeguard the interest of parties in making land sale and purchase deed study (supervisory council of notaries verdict number 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016)

Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47859

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rena Justina, author

Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.

Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48152

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian