Hasil Pencarian

Ditemukan 320 dokumen yang sesuai dengan query

Dara Ayu Maharani, author

Peran notaris terhadap pembuatan akta rapat umum pemegang saham berkerkaitan dengan harta peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017) = The role of a notary public in making the deed of the annual general meeting of shareholders related to the unresolved inheritance in the form of the company share by the heir of the company shareholder (Case study of The Supreme Court Decision number 2180 K/Pdt/2017).

Tesis ini membahas tentang keabsahan akta RUPS terkait peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan serta tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maimunah Nurlete, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk) = The Notarys Responsibility Against False Deeds Based on Violations of Norms and Sanctions (Case Study of Tanjung Karang District Court Decision Number 244/Pid.B/PN.Tjk).

Fungsi Notaris/PPAT sebagai pejabat umum sangat penting karena undang-undang memberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna sampai pada saat adanya pembuktian di pengadilan, bahwa aktanya palsu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bentuk dan substansi kepalsuan akta yang dibuat Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eddy Haryadi, author

Fungsi akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda di wwlayah Kota Depok = The function of deed of peace in settling disputes related to possession of double certificates in Depok area

Penelitian ini membahas mengenai fungsi akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Sengketa kepemilikan sertipikat ganda yang terjadi dapat diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara damai, sukarela, cepat dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21717

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rizkita Widya Murwani, author

Peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan pemegang hak (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1611k/Pdt/2017) = Transfer of land rights in absence of consent of the rights holder (case study of supreme court resolution No. 1611K/Pdt/2017)

Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52282

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Dwitya Pradita, author

Perbuatan notaris yang melakukan peralihan hak atas tanah menggunakan kuasa jual yang perjanjian pengikatan jual belinya belum lunas (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.TNG dan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018) = The act of a Notary conducting transfer of land rights using an unpaid conditional sale and purchase agreement (case study district court of Tangerang's ruling No. 120/PDT.G/2018/PN.TNG and national supervisory board of Notary's ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018

Tesis ini membahas mengenai Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng, dimana terdapat perbuatan Notaris mengalihakan hak atas tanah milik penjual menggunakan Akta Kuasa Jual yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan peralihan hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54226

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amelia Monicasari, author

Beralihnya hak kepemilikan atas tanah berdasarkan waris karena surat keterangan palsu (studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 17/B/MPPN/XII/2017) = The Transfer of ownership of land by inheritance based on fake letter of statement of inheritance (case study of the desicion of the notary central council examiner number: 17/B/MPPN/XII/2017)

Surat Keterangan Waris merupakan surat tanda bukti tertulis bahwa ahli waris yang tercantum didalamnya adalah benar merupakan ahli waris dari pewaris berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, isi dari Surat Keterangan Waris mengatur mengenai bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Pembuatan Surat Keterangan Waris mengacu pada Pernyataan Waris...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51841

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Dewi, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat oleh seorang notaris tanpa persetujuan pemilik tanah (Studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 09/B/MPPN/VII/2017) = The legal consequences of transfer of right on uncertified land title carried out by a notary without the consent of the beneficial owner. (Case study of majelis pemeriksa pusat notaris number 09/B/MPPN/VII/2017)

Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggarini Pawestri, author

Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)

Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54276

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elissa, author

Tinjauan hukum tentang peralihan status bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) menjadi pajak daerah terkait dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah = Juridical review regarding transitional status of acquisition rights of land and building customs (BPHTB) to regional's tax according to the establishment of act Number 28 Year 2009 about regional taxes and levies

Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28982

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Wahyu Amanati, author

Tinjauan yuridis perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap harta bersama = Judicial review of prenuptial agreement in mixed marriage on marital property

Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran tidak memperhatikan dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum mereka melakukan perkawinan campuran terutama hal-hal yang menyangkut mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka. Pada dasarnya seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara bebas untuk membeli hak-hak atas tanah di Indonesia...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28655

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian