Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Fauziah Amatul Chairanni, author

Keabsahan perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung melalui penetapan pengadilan ditinjau dari ketentuan pasal 186 kitab undang-undang hukum perdata (Studi kasus penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL) = Legality of separation of property or assets agreement after marriage through the determination of the court from the provisions of article 186 indonesian civil code (Case study south jakarta district court decision No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL)

Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nataya Fariza, author

Keabsahan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K /PDT/2012 = The validity of asset separation in marriage based on prenuptial agreement made after marriage case study of supreme court verdict number 2901 K/PDT/2012

Membina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang timbul terutama masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wilda Wulandari, author

Pembatalan akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris karena tidak terpenuhinya syarat cakap oleh pewaris : studi kasus putusan mahkamah agung Nomor 3124 K/PDT/2013 = The cancellation of deed of wiils made to a notary because non compliance condition capable by the heir study case putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/PDT/2013

Akta wasiat ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pengaturan tentang wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang yang ingin membuat akta wasiat harus sehat akal budinya pada saat menyampaikan keinginan terakhirnya dihadapan Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 895 KUH Perdata. Pokok permasalahan dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44007

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Normaeni Endah Iswarni, author

Implikasi pembatalan akta hibah peralihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 978 K/PDT/2011) = The implications of cancellation the grant deed of transfer of land rights without ppat deed (case study the supreme court of the Republic of Indonesia decision No 978 K/PDT/2011)

[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini berarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibah memberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata...

Universitas Indonesia, 2015

T44074

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Fransisca Brahmana, author

Aspek hukum yang timbul dalam perkawinan campuran dimana salah satu pihak meninggal dunia tinjauan yurudis penetapan nomor 218 pdt p 2014 pn dps = Legal aspects that occur within marriage the mixture where one died world overview yurudis determination no 218 pdt p 2014 pn dps

Tesis ini membahas mengenai aspek hukum yang timbul dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berakhir karena pihak yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia dalam Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2014/PN Dps. Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan dan hak anak yang dilahirkan dan kedudukan orang tua yang hidup terlama sebagai wali bagi...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44912

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yedia Dini, author

Dampak hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak disahkan dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga studi kasus putusan mahkamah agung nomor 527 k pdt 2014 = Legal effect to the treaty were not ratified mating and its legal consequences for third parties study case putusan mahkamah agung number 527 k pdt 2014

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian Perkawinan bukanlah hal yang popular dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangannya sepenuh hati, karena tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44897

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Regika Christy, author

Perjanjian kawin pada perkawinan antar negara antara warga negara Indonesiadan warga negara New Zeland yang dilakukan di New Zeland = Prenuptial agreement between indonesian citizen and New zealand citizen which conducted in New zealand

ABSTRAK
REGIKA CHRISTYProgram Studi : KenotariatanJudul : Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Antar Negara Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara New Zeland Yang Dilakukan Di New Zeland Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia terhadap perkawinan beda warga negara yaitu wanita WNI dengan seorang pria yang berkewarganegaraan New Zealand, yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48462

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidya Pradipta, author

Akibat hukum aspek pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah ( studi putusan omor 522/PDT/201/PT.DKI) = The legal consequence of the shift in the value of the inheritance rights of out-of-wedlock children is recognized as legitimate (study decision number 522 / PDT / 201 / PT.DKI)

Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidya Pradipta, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian