Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

I Gede Sura Diputra, author

Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia dalam perbandingannya dengan Senat di Amerika Serikat dan House of Lords di Inggris

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S25348

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rachmawati Putri, author

Hak atas informasi dalam proses pembentukan perundang- undangan di DPR RI = Right to information of the legislation in DPR RI

Menegakkan negara demokrasi berarti mutlak menegakkan jaminan terhadap hak atas informasi. DPR diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. PPID DPR RI telah menetapkan standar tata cara memperoleh informasi publik sehingga ada prosedur...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S43785

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rizki Masapan, author

Pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terhadap undang-undang dasar (analisis putusan MK No.138/UU-VII/2009 perihal pengjujian PERPU No.4 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap undang-undang dasar 1945)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S24809

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Wiyadi Andi, author

Eksistensi Lembaga Perwakilan Rakyat Bilameral. (Tinjauan atas perubahan status dan struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945)

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25406

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sihombing, Sara A.N., author

Optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Suatu tinjauan hukum tatanegara

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25276

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Maringan S., author

Hubungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perspektif hukum tata negara

Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang menimbulkan ketakutan tersendiri dalam masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak perempuan, sebab golongan perempuan dan anak perempuan ini yang kerap menjadi korban perkosaan. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang lemah dan subordinat. Meski pelaku tindak pidana perkosaan diancam dengan pidana berat, namun fenomena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S25443

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library