Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Radian Syam, author

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah langsung (studi kasus sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat)

Masa transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, sistem pemerintahan daerah pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14508

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Widyaningsih, author

Eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18233

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bayu Dwi Anggono, author

Keputusan bersama Menteri dalam perundang-undangan Republik Indonesia

Tesis ini membahas tentang Keputusan Bersama Menteri yang secara faktual telah ada dan berkembang sejak lama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun dari perspektif ilmu perundang-undangan keberadaannya masih menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai jenis dan letaknya dalam peraturan perundang-undangan, serta cara menguji legalitasnya. Berdasarkan isi atau substansi nya Keputusan Bersama Menteri dapat digolongkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26752

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Simatupang, Dian Puji N., author

Tinjauan hukum terhadap ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 1999

S25426

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syamsul Hadi, author

Pengaturan dalam penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum milik negara suatu kajian teori perundang-undangan

2008

T37155

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Silalahi, Devi Melissa, author

Pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari karakteristik undang-undang: analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 = Constitutional review towards ratification act by constitutional court according to characteristic of law: analysis decision of the constitutional court number 33/PUU-IX/2011

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54827

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dini Lintang Septianti, author

Eksistensi peraturan presiden nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no = The existence of presidential regulation no. 78 year 2005 concerning outermost management of small islands in law no. 27 year 2007 concerning management of coastal areas and small islands as amended by act no. 1 year 2014 and related impl / Dini Lintang Septianti

Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53846

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ibnu Sam Widodo, author

Pengujian materiil peraturan desa (kajian normatif yuridis terhadap undang-undang N0. tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengujian secara materiil Peraturan Desa sebagai salah satu produk perundang-undangan yang tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis. Metode pendekatan secara normatif yuridis yaitu metode yang mengkaji,...

2008

T25236

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maharanie, author

Kedaulatan rakyat dalam pembentukan kebijakan publik (Studi kasus: partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia)

Undang-undang sebagai hukum tertulis dapat lebih menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, serta mudah untuk membuat atau menggantinya jika sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu perundang-undangan bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat. Di samping itu karena undang-undangan sering kali dipandang...

2009

S25461

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Wiwik Budi Wasito, author

Mekanisme, wewenang dan akibat hukum pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25265

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian