Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Simanjuntak, Irene Desi Evelina, author

Implementasi the convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) di uni eropa dari perspektif representasi politik dalam parlemen Eropa = The implementation of the convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) in european union from politic representation perspective in european parliament / Irene Desi Evelina Simanjuntak

ABSTRAK
Tesis ini menganalisa penerapan CEDAW sebagai salah satu landasan hukum Uni Eropa dalam representasi politik perempuan sebagai anggota Parlemen Eropa.Jumlah anggota perempuan yang diwakili dari masing ndash; masing negara anggota UE belum menunjukkan jumlah yang seimbang dengan jumlah anggota laki-laki.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data...

2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Fauzi Ramadhan, author

Rekonstruksi Tax-Payer sebagai dalil pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi = Reconstruction Tax-Payers as a proposition for Reviewing Laws in the Constitutional Court

Sejak sekitar 20 tahun pendiriannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat sudah beberapa kali mengubah pendiriannya ketika menilai kedudukan hukum pembayar pajak (tax- payer). Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya ialah tidak adanya indikator yang tegas ketika menilai dalil tax-payer. Kondisi tersebut ditambah dengan berubahnya komposisi majelis hakim yang berpengaruh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tambunan, Sahat, author

Perbandingan kewenangan pengujian peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan = Comparison authority testing regional regulation by the government and the judiciary

Skripsi ini membahas kewenangan Pengujian Peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Dualisme yang terjadi di Indonesia akibat ketidaktegasan peraturan yang mengatur kewenangan Pengujian Peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 145 ayat (5) Undang-Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53995

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara = The Right to Vote for Members of the Indonesian National Armed Forces: Comparative Study of the Right to Vote of Members of the Armed Forces in Several Countries

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

A. Aulia Rahman, author

Hak anggota DPR dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan pasca lahirnya undang - undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD = the rights of members of DPR RI to propose and to struggle for electoral district development program after implementation of act no 17 year 2014 on MPR DPR DPD and DPRD

Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62245

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Tinjauan yuridis atas legal standing pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi = Overview of legal standing on the juridical dissolution of political parties in the Constitutional Court

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S62740

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Nur Romadhon, author

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tinjauan teori imam al-Mawardi terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia = The mecanishm of position filling of regional head theoretical review of imam al mawardi to direct election of regional head in Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62083

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Belinda Gunawan, author

Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...

2016

S62602

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Aditya Putra, author

Pengawasan lembaga parlemen terhadap pengisian jabatan publik dalam sistem pemerintahan presidensial di negara Republik Indonesia = Parliament's oversight on public officers appointment mechanism on Republic of Indonesia's presidential system / Muhammad Aditya Putra

ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia...

2016

S64845

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Harga Adi Prabawa, author

Kewenangan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dan kaitannya dengan indepedensi hakim konstitusi = The Authority of the supremen court house of representative president position in charging and relation with independency constitutional justice / Harga Adi Prabawa

ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...

2016

S63196

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian