Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Riyan Permana Putra, author
[ABSTRAK
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa lembaga
negara baru, yang antara lain Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Realitas pembentukan legislasi dalam kerangka hubungan kelembagaan antara
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah belum begitu
mendapatkan tempat yang semestinya seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU-X/2012 telah...
2014
S55172
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinaga, Reindra Jasper H., author
ABSTRAK
Yurisprudensi tetap merupakan salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu hukum. Salah satu fungsi dari yurisprudensi tetap ialah sebagai rujukan hakim dalam mengadili perkara. Kendati demikian, yurisprudensi tetap sering diabaikan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal ini terjadi dikarenakan, adanya pandangan bahwa...
2014
S55634
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdul Racmat Ariwijaya, author
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana
kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua,
bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai
dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan
Presiden. Salah satu...
2014
S56754
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adhli Akbar, author
[ABSTRAK
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai tersebut akan dihasilkan melalui pembentukan aturan hukum yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai representative politik rakyat, sementara Dewan...
2014
S55671
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bagus Joko Puruitomo, author
Pada tahun 2013, terdapat sebuah kasus mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang paling sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, serta mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang secara praktik dapat diterapkan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang...
Universitas Indonesia, 2014
S55607
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adnan Mubarak, author
ABSTRAK
Tujuan awal kehadiran Militer adalah sebagai alat pertahanan negara untuk melindungi
kedaulatan wilayah, kewibawaan pemerintahan, serta melindungi seluruh rakyat dari ancaman
fisik yang membahayakan. Pergeseran konstelasi global menjadikan peran militer bergeser ke
ranah non-militer, sehingga melahirkan konsep Operasi Militer Selain Perang yang kini
dilaksanakan oleh TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan...
2015
S58733
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Moh Amar Khoerul Umam, author
This study addresses two main issues: First, hoe Ministry of State. In the law, the process of selection and appointment of ministers is not regulated at all. It is specifically regulated in the Law of the Ministry of State is the requirement to be a minister. The authority of choosing...
Universitas Indonesia, 2015
S60233
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Belinda Gunawan, author
Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...
2016
S62602
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan, author
ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan
salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan
bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal
tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi
pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan
penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...
2016
S63076
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Harga Adi Prabawa, author
ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...
2016
S63196
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library