Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Sinaga, Reindra Jasper H., author

Yurisprudensi tetap dalam perspektif hukum tata negara (analisis terhadap sumber sumber hukum tata negara dan kemerdekaan hakim) = Precedent in the perspective of the constitutional law (analized from the sources of constitutional law and the judiciary independence) / Reindra Jasper H Sinaga

Yurisprudensi tetap merupakan salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu hukum. Salah satu fungsi dari yurisprudensi tetap ialah sebagai rujukan hakim dalam mengadili perkara. Kendati demikian, yurisprudensi tetap sering diabaikan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal ini terjadi dikarenakan, adanya pandangan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55634

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bagus Joko Puruitomo, author

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia = Constitutional judges appointing mechanism in Indonesia / Bagus Joko Puruitomo

Pada tahun 2013, terdapat sebuah kasus mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang paling sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, serta mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang secara praktik dapat diterapkan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S55607

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adnan Mubarak, author

Aspek hukum operasi militer selain perang di Indonesia = Legal aspect of military operation other than war in Indonesia / Adnan Mubarak

Tujuan awal kehadiran Militer adalah sebagai alat pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan wilayah, kewibawaan pemerintahan, serta melindungi seluruh rakyat dari ancaman fisik yang membahayakan. Pergeseran konstelasi global menjadikan peran militer bergeser ke ranah non-militer, sehingga melahirkan konsep Operasi Militer Selain Perang yang kini dilaksanakan oleh TNI sebagai alat negara di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S58733

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kevin Farrera Lutfiano, author

Kewenangan daerah otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbandingannya dengan berbagai negara = Special autonomous region authority in Negara Kesatuan Republik Indonesia and its comparison with other countries

Indonesia mengakui keberadaan daerah istimewa dan daerah khusus sesuai dengan yang tercantum pada pada 18B Undang-Undang Dasar 1945. Daerah tersebut adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Daerah-daerah tersebut memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri yang khusus dan berbeda dengan kewenangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59350

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Nur Romadhon, author

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tinjauan teori imam al-Mawardi terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia = The mecanishm of position filling of regional head theoretical review of imam al mawardi to direct election of regional head in Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62083

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Belinda Gunawan, author

Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62602

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Harga Adi Prabawa, author

Kewenangan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dan kaitannya dengan indepedensi hakim konstitusi = The Authority of the supremen court house of representative president position in charging and relation with independency constitutional justice / Harga Adi Prabawa

ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...

2016

S63196

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Catur Alfath Satriya, author

Peran dewan perwakilan daerah dalam proses pemberhentian presiden di Indonesia = Role of regional representatives council in the presidential impeachment process in Indonesia

ABSTRAK
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat...

2016

S65486

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lidya Corry, author

Persetujuan tertulis presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: analisis putusan Mahkamah Konstitusi no. 76/PUU-XII/2014 = President's written authorization in summoning and questioning the member of the house of representatives of the Republic of Indonesia: analysis of Constitutional Court's decision no. 76/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian...

2016

S65120

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian