Hasil Pencarian

Ditemukan 106 dokumen yang sesuai dengan query

Sembiring, Dhinhawati, author

Pengaruh eksistensi North American Free Trade Agreement (NAFTA) terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dikaitkan dengan penanaman modal asing di negara negara ASEAN pasca berlakunya NAFTA = The impact of North American Free Trade Agreement (NAFTA) on foreign direct investment between the Republic of Indonesia and Canada in association with foreign direct investment in Asean countries after NAFTA's Inception

Skripsi ini membahas tentang pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dengan mengaitkannya dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dari sisi ekonomi negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA dari sisi penanaman modal asing karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44514

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rama Prima Prayoga, author

Keberlakuan Doktrin Vicarious Liability Terhadap Tanggung Jawab Calon Notaris Dalam Pembuatan Akta (Studi Putusan Kasasi Nomor 134K/PID/2020) = The Applicability of the Vicarious Liability Doctrine to the Responsibilities of Notaries Candidate in Making Deeds (Study of Cassation Decision Number 134K/PID/2020)

Wajib magang merupakan persyaratan menjadi notaris. Permasalahan dapat terjadi ketika seorang Calon Notaris dalam mengerjakan tugasnya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134K/PID/2020, dimana seorang Calon Notaris dalam menjalani tugasnya membantu Notaris untuk menerbitkan Akta Pernyataan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cindy Caroline, author

Analisis terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Standar Nasional Sistem Pembayaran berbasis QR Code = Analysis on the Legal Protection for Consumers in Payment Transaction through Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as the National Standard for QR Code-Based Payment System

Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Valenshia Destaningtyas, author

Kawasan ekonomi khusus di Indonesia sebagai upaya peningkatan penanaman modal dan daya saing internasional

Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, diperlukan suatu strategi yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tujuan dan syarat-syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; keistimewaan-keistimewaan yang diberikan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, 2010

S25057

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Amanah Rahmatika, author

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat : studi kasus pemberian kredit usaha rakyat melalui perjanjian kredit antara PT A dan bank Z

Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1287

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhamad Reza Alfiandri, author

Tinjauan yuridis pengalihan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1288

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Karina Alexandra, author

Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Secara Fisik Objek Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tanpa Kepemilikan Sertipikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021) = Legal Standing Of A Party Who Physically Own Land Right Based On Sale And Purchase Deed Without Owning A Certificate (Study Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021)

Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Beatrix Tanjung, author

Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun dan Perlindungan Hukum Terhadap Calon Pembeli Yang Telah Melaksanakan Kewajibannya (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel) = Cancellation of the Sale and Purchase Contract of Flats Units and Legal Protection of Prospective Buyers who have carried out their obligations (Case Study of Decision Number 880 K/Pdt/2022 Jo. Decision Number 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel)

Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian satuan rumah susun (sarusun) oleh Pengadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan, pembatalan PPJB oleh Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan calon pembeli terhadap kelalaian dalam melakukan pembayaran atas iuran pengelolaan sarusun mengakibatkan calon pembeli...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Megah Rizqullah Pratamadia, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Yang Tidak Memenuhi Tata Cara Pemilihan Pengurus (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBgr) = Notary's Responsibility On Deed Of Statements Of Meeting Resolution's General Meeting Of Owner And Tenant Condominium Units Association That Not Meet The Requirement Of Board's Election Procedure (Case Study On The Court Decree Number 176/Pdt.G/2018/PNBgr

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan undang-undang jabatan dan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Kalingga Hermawan, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanpa Didasarkan Kuasa Dan Tanda Tangan Pemegang Saham Yang Ditunjuk Pada Notulen Rapat (Analisis Putusan Nomor 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xi/2021) = Responsibilities of a Notary in Making the Deed of Decision Statement that is not Based on Power of Attorney and the Signature of the Shareholders Appointed in the Minutes of the Meeting (Analysis on The Decision Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta /XI/2

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian