Hasil Pencarian

Ditemukan 279 dokumen yang sesuai dengan query

Silaban, Advento R.S.P., author

Tinjauan yuridis praktek merger horizontal dalam kasus rencana merger PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT Bakrie Telecom, Tbk. menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical review on horizontal merger plan by PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT Bakrie Telecom, Tbk. according to Act No.5, 1999 about Competition Law

Skripsi ini membahas mengenai rencana merger yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT Bakrie Telecom, Tbk. Kedua perusahaan ini mempunyai produk yaitu Flexi dan Esia yang sama-sama bersaing di dalam pasar penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon tetap nirkabel (fixed wireless access) yang berbasis teknologi CDMA. Merger yang akan dilakukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S45001

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mohammad Nur Ramadhani, author

Perkembangan bidang usaha ritel oleh peritel asing di Indonesia ditinjau dari hukum investasi dan hukum persaingan usaha melalui analisa kasus 7-Eleven = The development of retail business by foreign retailer in Indonesia on its connection with investment law and anti competition law based on case analysis of 7-Eleven

Dalam perkembangannya dewasa ini, Ritel telah menjadi salah satu bidang usaha yang diminati oleh investor, baik lokal maupun asing. Persaingan ketat antara peritel lokal dan peritel asing, termasuk waralaba lokal dan asing, memaksa peritel lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membenahi diri agar dapat bersaing dan sejajar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45510

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rinjani Indah Lestari, author

Perbedaan persepsi praktek monopoli antara Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : studi kasus akuisisi SCTV-INDOSIAR = Difference of perception in monopoly between broadcasting act and antitrust act : case study acquicition of INDOSIAR-SCTV

Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan persepsi praktek monopoli yang diatur oleh Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan ini kemudian menimbulkan adanya permasalahan ketika dihadapkan dalam kasus Akusisi atau pengambilalihan saham Lembaga Penyiaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44597

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Alpian Ramli, author

Analisis Putusan Kasasi No. 242 k/Pdt.sus/2012 mengenai pengadaan lokomotif oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan General Electric (GE) transportation ditinjau dari hukum persaingan usaha = Analysis of the Cassation Verdict No.242 k/Pdt.Sus/2012 regarding locomotive procurement by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE) transportation in terms of antitrust law

Dalam meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa memperbarui lokomotif-lokomotif miliknya dengan cara membeli dari General Electric (GE) Transportation secara langsung (Penunjukan Langsung). Namun, pada pengadaan lokomotif tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan tender. Kemudian PT Kereta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44887

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tommy Sutedjo, author

Tinjauan yuridis penetapan imbalan jasa kurator dalam proses kepailitan : studi kasus Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 704 K/PDT.SUS/2012 jo. No. 48/Pailit/2012/PN. Niaga.JKT.PST) = Legal review of the stipulation of receiver's fee in the bankruptcy process : case study the stipulation of the Commercial Court of Central Jakarta No. 704 K/PDT.SUS/2012 jo. No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST

Kurator memegang peranan penting di dalam suatu proses kepailitan. Tugas kurator adalah melakukan pemberesan dan pengurusan atas harta pailit. Kurator bukan bekerja tanpa imbalan. Kurator mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya dari harta pailit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47305

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yie, Brian, author

Analisis Putusan Mahkamah Agung No.294 K/PDT.SUS/2012 mengenai perkara persaingan usaha tidak sehat dalam industri obat anti hipertensi = Analysis on Supreme Court Verdict No.294 K?PDT.SUS/2012 regarding unfair business competition case in anti hypertensive drugs industry

Perjanjian penetapan harga adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Sedangkan kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46352

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marpaung, Aga Parsaoran Samuel, author

Penilaian terhadap penggabungan badan usaha dengan menggunakan analisis konsentrasi hak kekayaan intelektual: studi perbandingan dengan pengaturan di Amerika Serikat = Assessment on merger of business entity by using concentration of intellectual property rights analysis comparative: study with regulation in the united states

Persaingan berbasis inovasi menciptakan tantangan baru bagi hukum persaingan usaha. Di tengah era teknologi saat ini, penggabungan badan usaha kerap didorong oleh motivasi untuk mengambil alih hak kekayaan intelektual atas suatu teknologi milik badan usaha lainnya. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa bentuk penggabungan badan usaha yang demikian akan mengakibatkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S45863

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Victor Ricardo, author

Tinjauan hukum persaingan usaha atas pelaksanaan merger operator telekomunikasi analisis pendapat kppu no 03 kppu pdpt ii 2014 tentang penilaian terhadap rencana pengambilalihan akuisisi saham perusahaan PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk = Competition law analysis on telecommunication operator merger analysis on kppu opinion number 03 kppu pdpt ii 2014 regarding assestment towards acquisition plan of PT Axis Telekom Indonesia by PT XL Axiata Tbk

Skripsi ini membahas mengenai merger control terhadap merger operator telekomunikasi di Indonesia, dengan studi kasus merger XL dan Axis. Analisis difokuskan pada pendapat KPPU atas dampak pelaksanaan merger XL dan Axis terhadap persaingan di industri telekomunikasi seluler, beserta tindakan yang diambil oleh Menkominfo selaku otoritas di industri telekomunikasi untuk mencegah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58017

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Samosir, Afry Marlina, author

Dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam pemusnahan bibit ayam oleh tiga belas perusahaan pembibitan unggas = Presumption of unfair business competition in the culling of parent stock by thirteen breeding farm companies

Skripsi ini membahas tentang dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam pemusnahan bibit ayam yang dilakukan oleh tiga belas perusahaan pembibitan unggas yang bergabung dalam Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan pemusnahan enam juta bibit ayam antara ketiga belas perusahaan pembibitan unggas dengan Kementerian Pertanian, Dirjen...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62406

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Haidi Pratama, author

Analisis perbandingan penanganan perkara kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, Jepang, dan Uni Eropa = Comparative analysis of handling cartel case on competition law in Indonesia, Japan, and European Union

Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartelyang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa telah melakukan penanganan perkara kartel...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61513

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian