::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raisa Berliana Nadhifah, author
Akibat Hukum Sertipikat Hak Milik atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum yang Dinyatakan Lumpuh dan Tidak Berharga karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2021) = Legal Consequences of Land Ownership Certificates of High Inheritance That Has Been Declared Paralyzed and Worthless Due to Unlawful Acts (Case Study of the Verdict of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 431 K/Pdt/2021)
Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nayaka Fally Diarsa, author
Eksekusi Jaminan Fidusia Secara Langsung oleh Kreditur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 K/PDT/2020) = Execution Of Fiduciary Guarantees Directly by Creditors (Case Study of Supreme Court Decision No 1978 K/PDT/2020)
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 K/PDT/2020 dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia diluar pengadilan melalui titel eksekutorial namun pihak lain tidak menghendaki hal...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Risna Menda Lovinta, author
Peranan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Profesionalitas Pekerja = The Role of The Government in the Implementation of Competency Certification in the Context of Improving Worker Professionalism
Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja dikarenakan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sekaligus dapat digunakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simon Reinaldo Marlin, author
Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Oleh Pembeli Secara Sepihak Dalam Jual Beli Tanah Studi Putusan Pengadilan Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby. = Recording of Transfer of Land Rights Certificate of Ownership by Buyers unilaterally in the sale and purchase of land Study of Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby.
Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arzanela, author
Perbuatan melawan hukum majelis pengawas pusat notaris dan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang di batalkan oleh majelis hakim (studi kasus putusan 294/k/tun/2021) = The unlawful act of the central supervisory board of notaries and the ministry of law and human rights which was canceled by the judge (case study of decision 294/k/tun/2021
Pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. hal ini berdasarkan kasus notaris x yang telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar surat  keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library