Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Madelin Ezra Sari, author

Keyakinan hakim didapat dari alat bukti sebagai salah satu unsur kewenangan menghakimi kasus pidana: perspektif teori hukum feminis hakim wanita (Nomor Keputusan Studi 524 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel Atas nama Tergugat Joseph Refo) = The judge's conviction was obtained from the evidence as an element of the authority to judge criminal cases: a feminist legal theory perspective female judge (Study Decision Number 524 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel On behalf of the Defendant Joseph Refo)

Tulisan ini akan membahas tentang keputusan hakim perempuan dalam pengambilan keputusan kasus yang melibatkan wanita. Seperti diketahui, Keyakinan hakim merupakan elemen penting bagi hakim putuskan sebuah kasus. Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang keyakinan para hakim perempuan dalam Putusan Nomor 524 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel atas nama Tergugat Joseph...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bangun, Michael Cecio, author

Kedudukan hukum pihak ketiga dalam praperadilan : studi kasus putusan praperadilan nomor register perkara 14/PID.prap/2010/PN.JKT.sel tentang pembatalan SKPP Bibit-Chandra = Third party legal standing in the pre-trial : case study of pretrial in South Jakarta district court, verdict number 14/PID.Prap/2010/PN JKT.Sel about cancellation of SKPP for Bibit-Chandra

ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Perkara bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S404

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Panji Wijanarko, author

Kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan azas oportunitas Jaksa Agung dalam proses peradilan acara pidana : studi kasus penyampingan perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung

Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1187

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Mira Herdianti, author

Pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak dalam rangka realisasi undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.(diteliti di lembaga pemasyarakatan anak wanita klas IIB Tangerang)

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya korban yang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun memiliki hak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1627

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fahdrian Iqbal, author

Penerapan peninjaun kembali atas dasar alasan adanya dua putusan peninjauan kembali dalam perkara peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No.I54PK/TUN/2010 antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat). = lmplementation judicial review based on the two contradiction judicial review decision in the State Administrative Court based on the Supreme Court Circular Letter No. 10 year 2009 (Case Studies on Suprem Court Decesion No.154PK/TUN/2010 between PT. Lippo, Tbk against Tresna Hidayat)

Penelitian di dalam skripsi ini adalah mengenai Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Ncgara/Penelitian ini adalah peneiitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S44087

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian