Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Trisha Ardhia Kirana, author

Dasar dan mekanisme dalam penentuan calon legislatif terpilih (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.520/PDT.SUS.PARPOL./2019/PNJKT.SEL) = Basic and mechanism in determining selected legislative candidates (Study Case: District Court Judgment of South Jakarta Number 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/Pn Jkt.Sel)

Setelah berlangsungnya pemilu tahun 2019, terdapat gugatan yang diajukan oleh 9 (sembilan) calon legislatif dari Partai Gerindra kepada Partai Gerindra, DPP Partai Gerindra, dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar bahwa adanya pelanggaran hak Para Penggugat oleh Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Putusan No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/Pn Jkt.Sel. Para Penggugat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Trainor, Colin

Exploding volcanoes, unique birds, gigantic rats and elegant ikat: identifying sites of international biodiversity significance on Flores, Nusa Tenggara = Gunung berapi, burung-burung khas, tikus raksasa, dan tenun ikat yang menawan / Colin Trainor dan Dwi Lesmana; translation, Rouliana FH. Sumarauw dan Sujatnika

Jakarta: Yayasan WWF Indonesia, 2000

915.095 TRA e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bernardino Rakha Adjie Brata, author

Kekuasaan presiden Republik Indonesia dalam menerima penempatan duta negara lain = Power of the Indonesian president to receive foreign ambassadors

ABSTRACT
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabilla Arsyafira, author

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia: tinjauan antinomi kebebasan (freedom) dan ketertiban (order) terhadap pengaturan kemerdekaan pers oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia = Limitation of human rights in Indonesia: an analysis of the antinomy of freedom and order in the regulation of press freedom by the people's consultative assembly of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Keserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk mencapai kedamaian sebagai salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dora Nina Lumban Gaol, author

Analisis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara = Analysis of the Position of the Pancasila Ideology Guidance Agency from the Perspective of Constitutional Law

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara = The Right to Vote for Members of the Indonesian National Armed Forces: Comparative Study of the Right to Vote of Members of the Armed Forces in Several Countries

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Dzulfikar Fikri, author

Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah DI Provinsi DKI Jakarta Dan Jawa Barat = Legal Analysis on Regional Representative Council (DPD) Functions In Regional Development At The Province Of DKI Jakarta And West Java.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. DPD sebagai lembaga negara baru setelah amandemen UUD 1945 awalnya diharapkan dapat merealisasikan sistem dua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Delila Stefanya Pusparani, author

Metode pemilihan kembali jabatan presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 = Presidency reelection method post the amendment of 1945 Constitution of Republic of Indonesia

Pengaturan mengenai pemilihan kembali re-election jabatan presiden diatur di dalam konstitusi berbagai negara, khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang besar dan ekstensif, sehingga pengaturan mengenai re-election dijadikan instrumen untuk mengontrol kekuasaan lembaga eksekutif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wirdyaningsih, author

Cara kaya dan berkah bisnis kopi gayo dari hulu ke hilir

Depok: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018

338.1 WIR c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Alvin, author

Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara dalam Lembaga Kepresidenan di Indonesia = The standing of Ministry of State Secretariat on Indonesia's Presidential Institution

Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian