Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Sijabat, Charles Roy Martua, author

Pengertian keuangan negara antara UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kaitan kekayaan BUMN

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22431

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adharinalti, author

Kasasi terhadap putusan praperadilan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan. Analisis kasus : kasasi oleh Polri atas putusan praperadilan dalam perkara praperadilan Hendra Rahardja

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S22023

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rapin, author

Aspek pembuktian terhadap akses secara tidak sah (unauthorized access) atau hacking sebagai salah satu tindak pidana dengan menggunakan komputer

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S22057

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elon Ari Kusdantoko, author

Perbenturan antara hak tersangka atau terdakwa untuk tidak didampingi penasehat hukum dan kewajiban negara memberikan bantuan hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP (Studi kasus proses peradilan pidana pada kasus Risman Lakoro di wilayah hukum PN / Elon Ari Kusdantoko

Hal terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap kedudukan tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 56 KUHAP. Kedua pasal ini guna mendukung perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50...

Universitas Indonesia, 2008

S22449

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Paul Sabar Hamonangan, author

Keabsahan penangkapan dan atau penahanan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Negara lain atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia : studi kasus penangkapan Hendra Rahardja oleh Kepolisian Negara Federal Australia

Maraknya trend melarikan diri ke luar negeri yang dilakukan oleh para tersangka pelaku kejahatan, termasuk diantaranya Hendra Rahardja tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melarikan diri pada tahun 1997, tidak dapat dipungkiri semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S22075

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Girsang, Renita M. A., author

Putusan bebas tidak murni (Niet Zuivere Vrijspraak) ditinjau dari segi pemahaman dan pembuktiandala praktek

Depok: Universitas Indonesia, 2001

S22007

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Situngkir, Frans Palti H., author

Permasalahan putusan sela di dalam proses acara peradilan pidana

Depok: Universitas Indonesia, 1992

S21933

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Ruben Jeffry M., author

Penuntutan tindak pidana penghinaan terhadap tiga hakim agung atas nama Endin Wahyudin

Depok: Universitas Indonesia, 2002

S22085

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Situmorang, Chrisvon Tua, author

Pertimbangan majelis hakim terhadap alat bukti keterangan saksi (studi kasus : perkara pidana dengan nomor register perkara 2376/PID.B/2007/PN.JKT.BAR)

Alat bukti keterangan saksi memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di persidangan sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum berhak untuk menghadirkan saksi-saksi yang mereka anggap memenuhi syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22307

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ahmad Zakaria, author

Kode sumber (source code) website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di Indonesia (studi kasus website Anshar. Net)

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme....

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22463

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian