Hasil Pencarian

Ditemukan 190 dokumen yang sesuai dengan query

Akbar Syailendra Adi Buwono, author

Penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 dan perbandingannya dengan penegakan hukum persaingan usaha oleh Japan Fair Trade Commission di Jepang = Competition law's enforcement by Komisi Pengawas Persaingan Usaha in Indonesia after judicial review no 85/PUU-XIV/2016 and its comparation with competition law's enforcement by Japan Fair Trade Commission in Japan

Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memperluas pengertian persekongkolan menjadi tidak hanya sebatas terhadap pelaku usaha lain saja, tetapi juga pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha lain. Tak hanya itu, putusan tersebut juga membatasi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPPU menjadi hanya sebatas pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan. Jepang sebagai salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Christina Desy, author

Analisis yuridis terhadap hukum perjanjian dalam tindakan kedokteran berupa transplantasi donor hidup di Indonesia : studi kasus transplantasi ginjal pada Rumah Sakit PGI Cikini = Juridicial analysis on agreement law of medical actions of living donor transplantations in Indonesia : study case kidney transplantation in PGI Cikini Hospital

Analisis ini menggambarkan hubungan hukum yang terdapat dalam transplantasi donor hidup di Indonesia dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan menggunakan contoh dari praktik transplantasi ginjal yang terjadi di RS PGI Cikini. Hubungan hukum antara dokter, resipien, dan donor dalam transplantasi ginjal merupakan hubungan hukum yang berupa perjanjian terapeutik, dan memenuhi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S325

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fiqi Fatichadiasty, author

Urgensi contempt of court sebagai upaya eksekutorial putusan peradilan tata usaha negara = Urgency of contempt of court as an executorial effort on state administrative court judgment / Fiqi Fatichadiasty

ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN....

2020

T54430

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, author

Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) = The Competence to Adjudicate State Administrative Court Against Law Claims Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dania Rizky Nabilla Gumilar, author

Rekonstruksi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Kesehatan Terhadap Implementasi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Kepada Perawat Di Daerah Terpencil: Studi Perawat Di Puskesmas Kec. Seko, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan = Reconstruction of State Administrative Law and Health Law Regarding the Implementation of Delegation Medical Authority from Doctors to Nurses in Remote Areas: A Study of Nurses at the Seko Sub-district Health Center, North Luwu Regency, South Sulawesi

Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aregina Nareswari Firuzzaurahma, author

Penerapan sistem hukum waris adat pada masyarakat Lampung di Kepaksian Buay Pernong = The implementation of Kepaksian Syaibatin Buay Pernong's legal system in the law of inheritance

Masyarakat adat Syaibatin Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, maka diperbolehkanlah anak perempuan menggantikan posisinya sebagai ahli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45449

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Graciella Estrelitta, author

Dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam menggugat janji janji yang tercantum dalam brosur perumahan = Claim basis of tort (perbuatan melawan hukum) or breach of contract (wanprestasi) to claim the covenants contained in a housing brochure

Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45453

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutajulu, Suci Arta Esa Mandiri, author

Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang aset jaminan (sebagai akibat kepailitan) (Studi kasus Putusan No. 480/PDT.G/2011/PN.JKT.PST) = Legal study on unlawful act in the implementation of auction over security right assets due to bankruptcy (Case study of Decision no. 480/PDT.G/2011/PN.JKT.PST).

ABSTRAK
Skripsi ini mengangkat topik mengenai pelaksanaan lelang atas aset yang menjadi jaminan kredit debitor (sebagai akibat kepailitan). Pelaksanaan lelang aset jaminan pada dasarnya dimungkinkan atas alasan debitor dalam keadaan lalai memenuhi perjanjian/cidera janji terhadap perjanjian serta sebagai konsekuensi dari kesepakatan yag telah dibuat dalam perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan lelang yang tidak...

2013

S44515

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ida Nurul Widyastuti, author

Aspek hukum kebebasan berkontrak berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dihubungkan dengan penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian = The principle of freedom of contract legal aspects related to implementation of Law number 24 year 2009 on the flag language and the state emblem and anthem associated with the use of a foreign language in an arrangement.

Hukum perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama subjek hukum baik Privat maupun Badan hukum. Salah satunya adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) yang sebenarnya sudah dikenal sejak menusia mengenal hukum. Prinsip kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44176

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hana Monica, author

Tinjauan yuridis atas perlindungan konsumen dan perlindungan pelaku usaha dalam hal pertanggungjawaban pengangkut atas bagasi tercatat berisi barang berharga yang hilang (Studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 278/PDT/G/2011/PN-JKT.PST antara Umbu S. Samapaty melawan Lion Air) = Juridical review on consumer protection and protection of business actors in carrier liability for the lost of checked baggage containing valuable items.

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengangkut udara niaga atas hilangnya bagasi tercatat berisi barang berharga, ditinjau dari teori atau prinsip-prinsip pertanggungjawaban pengangkut dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52669

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian