Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Syamsudin Noer, author

Pemberlakukan kurikulum mandiri sebagai kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai birokrasi pendidikan yang berkualitas dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance / Syamsudin Noer

2007

T36658

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Akhmad Samudra Patrianto, author

Peran aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah = The role of internal control apparatus of the government's against school operational grants distribution / Akhmad Samudra Patrianto

ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahun 2011 dengan mekanisme desentralisasi dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahun 2012 dengan mekanisme dekonsentrasi. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan...

Universitas Indonesia, 2013

T32629

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Teguh Nirmala Yekti, author

Politik hukum pengisian jabatan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 = Political of law on filling the office of governor as head of provincial under provisions of Article 18 Paragraph (4) Consitution of the Republic of Indonesia year 1945 / Teguh Nirmala Yekti

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah...

2013

T32580

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purba, Laura Astrid H., author

Netralitas pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah secara langsung

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui PP No. 12 tahun 1999 diharapkan netralitas politik birokrasi akan dapat terjamin tidak hanya dengan cara melepaskan keanggotaan PNS dalam Parpol, namun yang lebih penting adalah menegakkan sikap dan perilaku PNS agar benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik dan profesional serta bersikap imparsial terhadap parpol. Penulisan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27910

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzan, author

Good governance dan hak asasi manusia dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27963

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Harahap, Mei Lestari, author

Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat = The parliamentary budgeting of rights in Indonesia bicameral of system in order establishing revenue and state expenditure estimates (APBN) prosperity direst for the people's

Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, belum ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan sepadan dari sudut konstitusi (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan), sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat, checks and balances serta tujuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36794

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dahliya Bahnan, author

Analisis hukum pengujian konstitusionalitas pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 = Legal analysis testing the constitutionality of article 50 paragraph 3 of Law no. 20 year 2003 on national education system against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 : Constitutional Court Decision no. 5/PUU-X/2012

Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35714

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Alfian Fahmi, author

Implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 = Implementation of electricity policy in ensuring sustainable energy towards welfare state under Act no. 30/2007 on energy and Act no. 30/2009 on electricity / Achmad Alfian Fahmi

Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi dan berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, teori negara kesejahteraan, teori uttility...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35962

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Situmorang, Rista Magdalena, author

Konsep ideal whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) = Ideal concept of whistleblowing system in government bureaucracy in Indonesia to create good governance

Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35600

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sony Heru Prasetyo, author

Analisis terhadap pelaksanaan kewajiban penyesuaian kontrak karya pertambangan di Indonesia dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terkait kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri: studi kasus kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara = Analysis of the implementation of the obligation of the contract of work mining in Indonesia adjustments with Law number 4 year 2009 concerning mineral and coal mining related obligations of increasing value added minerals mining in the country: case study contract of work PT Newmont Nusa Tenggara

Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36079

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian