Hasil Pencarian

Ditemukan 109 dokumen yang sesuai dengan query

Andri Wiranofa, author

Penggeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia

Kontribusi hukum sangat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang untuk mencapai kemakmuran. Hukum harus melindungi masyarakat agar merasa aman dan kepentingannya terlindungi, sehingga aktivitas lainnya seperti ekonomi dan politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan penggeledahan dalam konstelasi KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), merupakan satu bagian dari rangkaian kewenangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14463

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Marolop, author

Penggunaan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan

Permasalahan Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Korupsi mengakibatkan perekonomian dan kredibilitas bangsa Indonesia terpuruk, oleh karena itu korupsi harus diberantas. Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah dengan penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana (penal). Pemberantasan korupsi dengan menggunakan hukum pidana (penal) tentunya akan melibatkan aparat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T15521

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuni Hariaman, author

Peranan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau, makin lama waktu lampau itu makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu hakim tidak dapat memastikan seratus persen bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan kebenaran pada masa lampau, maka acara pidana sebetulnya hanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16441

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eka Aftarini, author

Penahanan dalam proses penanganan perkara dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia

Penyidikan sebagai proses awal hukum dalam penegakkan hukum materiil melalui hukum formil yang memungkinkan adanya upaya paksa yang notabene membatasi kemerdekaan dari tersangka pelaku tindak pidana. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka pelaku tindak pidana maka akan menimbulkan asosiasi di kalangan masyarakat dan menghubungkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16588

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sinuhaji, Rony Agustinus, author

Tinjauan mengenai tidak ditahannya terdakwa yang berkaitan dengan tugas jaksa sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan hakim

Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16403

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pudiastuti Citra Adi, author

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana

Proses modernisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang cepat, secara potensial mengakibatkan suatu ketegangan dan keresahan sosial. Peningkatan proses modernisasi tersebut sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi dan teknologi informatika modern. Hal tersebut menuntut adanya perubahan struktur hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum dan budaya hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14502

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Juriyah, author

Penerapan lembaga peradilan dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum acara pidana

Cara-cara yang baik daiam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar mengenai due process of law yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakan asas praduga tidak bersalah. Dalam KUHAP memang diatur mengenai sistern control yang diiakukan terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19185

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sari Yuniawati, author

Pembuktian dalam kasus malapraktek di bidang kedokteran menurut hukum acara perdata (studi kasus Marliana Tanadi melawan Dr. Henk Kartadinata, rumah sakit Husada, Ikatan Dokter Indonesia)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22474

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pane, Heikhal A.S., author

Penerapan uitvoerbaar bijvoorraad dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (studi kasus putusan perkara perdata register nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)

Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya uitvoerbaar bij voorraad, merupakan suatu bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat exceptioneel. Karena pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dilaksanakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22583

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fahad, author

Gugatan intervensi dalam perkara keberatan di pengadilan negeri atas putusan komisi pengawas persaingan usaha

UU No. 5 Tahun 1999 selain mengatur permasalahan hukum persaingan usaha, juga mengatur permasalahan hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul dalam konteks hukum acara persaingan usaha dikarenakan adanya upaya gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU. Selama ini gugatan intervensi hanya dikenal dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22569

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian