::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bernardino Rakha Adjie Brata, author
Kekuasaan presiden Republik Indonesia dalam menerima penempatan duta negara lain = Power of the Indonesian president to receive foreign ambassadors
ABSTRACT
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Dzadit Taqwa, author
Kewenangan dewan perwakilan rakyat {DPR) dalam menggunakan hak angket (enquette) terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) = The authority of the house of representatives in exercising right of inquiry upon the corruption eradication commission
ABSTRAK
Tulisan ini membahas justifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan ketatanegaraan mengenai hubungan kelembagaan antara negara. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, temuan dari Skripsi ini dapat menjadi referensi dari jawaban atas casu quo pada khususnya dan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dompas, Radianta Sileka Suryandei, author
Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu: analisa hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam perppu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan = The authority of the president in establishing the Perppu: analysis of relevance and urgency in Perppu no 1 of 2017 on access to financial information for tax interests
ABSTRAK
Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
William Aditya Sarana, author
Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Raihan Hudiana, author
Analisis penyelesaian sengketa internal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara = Analysis of the internal dispute settlement of the regional representative of the Republic of Indonesia in the perspective of constitutional law
Polemik terkait sah atau tidaknya jabatan pimpinan DPD periode 2017 - 2019 terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan hingga berakhirnya kepengurusan DPD. Menurut beberapa ahli hukum, pergantian pimpinan DPD yang dilakukan pada tahun 2017 bukan merupakan pergantian pimpinan yang sah, pasalnya pergantian tersebut dianggap menerobos aturan hukum yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nilam Rahmahanjayani, author
Judicial restraint dan judicial activism dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi = Judicial restraint and judicial activism on judicial review cases in Constitutional Court of Indonesia
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Dzulfikar Fikri, author
Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah DI Provinsi DKI Jakarta Dan Jawa Barat = Legal Analysis on Regional Representative Council (DPD) Functions In Regional Development At The Province Of DKI Jakarta And West Java.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. DPD sebagai lembaga negara baru setelah amandemen UUD 1945 awalnya diharapkan dapat merealisasikan sistem dua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Al Amin Syayidin Ali Mustopa, author
Pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia = Implementation of the constitutional court justices supervision system in Indonesia.
Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara implisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan a quo,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Delila Stefanya Pusparani, author
Metode pemilihan kembali jabatan presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 = Presidency reelection method post the amendment of 1945 Constitution of Republic of Indonesia
Pengaturan mengenai pemilihan kembali re-election jabatan presiden diatur di dalam konstitusi berbagai negara, khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang besar dan ekstensif, sehingga pengaturan mengenai re-election dijadikan instrumen untuk mengontrol kekuasaan lembaga eksekutif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Paulana, author
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi = Legal Standing of State Institution in Authority Dispute of State Institution in Contittutional Court
Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya diganggu, dikurangi dan/atau diambil-alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Lembaga yang dapat menjadi Pemohon...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>