Gideon Mario Tjandra, author
Status hukum anak yang lahir sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan ditinjau dari perspektif undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/PDT/2008 = The legal consequences of a marriage annulment to a child s legal status observe from marriage act 1 74 analysis of supreme court verdict no 628 K/PDT/2008
Universitas Indonesia, 2015
 UI - Tesis (Membership)
Fakhir Tashin Baaj, author
Status hukum dan hak anak hasil perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menurut hukum Islam dan undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 14 PDT G 2014 PN KBM = The status and the rights of the child of interreligion marriage according to Islamic law and act no 1 1974 about the marriages case study Kebumen district court decision no 14 PDT G 2014 PN KBM
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi (Membership)
Nadira Akbar, author
Tanggung jawab notaris atas pembuatan akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jababatan Notaris dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama : studi kasus Putusan MPWN DKI Jakarta Nomor 05/PTS/MJ.PWN.Prov DKI Jakarta/VIII/2015 = The liability of the notary in relation with unregistered in office of religious affairs marital agreement deed which is not iaccordance with the notarial law
Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis (Membership)
Aqmarina Wiranti, author
Pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah ditinjau dari undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam studi kasus putusan Pengadilan Agama Bekasi no 1359 pdt g 2011 pa bks = Annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee reviewed from marriage law law no 1 year 1974 and islamic law study case the sentence of Bekasi religious court number 1359 pdt g 2011 pa bks
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Skripsi (Membership)
Juang Gibran, author
Penetapan pengadilan sebagai solusi bagi pencatatan perjanjian perkawinan (yang dicatatkan setelah perkawinan) terkait kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga: analisa penetapan No. 333/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar = A court order as a solution to ratify a prenuptial agreement (after marriage) concerning its binding power towards third parties: case study penetapan No 333/Pdt P/2009/PN.Jkt.Bar
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi (Membership)
<<   3 4 5   >>