See Allo

Tampubolon, Jonathan, author

Mekanisme pengusahaan kegiatan usaha panas bumi berdasarkan undang-undang No 21 tahun 2014 tentang panas bumi (studi terhadap penggunaan lahan pada kawasan hutan dan penawaran wilayah kerja) = Mechanism of geothermal business activities under law number 21 year 2014 regarding geothermal (study on the land utilization on forestry area and the bidding offer of working area)

Universitas Indonesia, 2015

UI - Tesis (Membership)

Rona Versonita, author

Usaha pengembangan panas bumi dan hubungan pemerintah pusat daerah studi : persepsi stakeholder terhadap undang undang nomor 21 tahun 2014 dan undang undang nomor 23 tahun 2014 = Geothermal development efforts and central and local government relations study stakeholders perception on acts number 21 year 2014 and acts number 23 year 2014

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

UI - Skripsi (Membership)

Katharina Ester, author

Perbedaan kewajiban investor untuk melaksanakan participating interest dan memberikan bonus produksi menurut undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi: studi perjanjian joint operation contract antara PT Pertamina dan Konsorsium Sarulla = The difference of the obligation of investor to implement participating interest and to provide production bonuses according to law no. 21 year 2014 concerning geothermal: contract study joint operation contract between PT Pertamina and Sarulla Consorsium

2017

UI - Skripsi (Membership)

Nurul Utami, author

Analisis perbandingan kebijakan pajak penghasilan badan antara rezim lama dan rezim baru pada bidang usaha panas bumi : sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi = Comparation analysis of corporate income tax policy between old and new regime for geothermal industry : before and after Geothermal Law Number 27 year 2003 applied

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

UI - Skripsi (Membership)

Fatimah Kusumawardani, author

Perlindungan nasabah asuransi jiwa produk unit link dikaji dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian = The analysis of law on consumer protection for unit link policy holder based on law number 8 1999 on consumer protection, law number 21 2011 on financial services authority and insurance law number 40 2014

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

UI - Tesis (Membership)

<< 1 2 3 >>