Ratu Riftia Rizki, author
Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia studi politik hukum pengelolaan migas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 puu 2012 tentang pengujian undang undang migas nomor 22 tahun 2001 = The law of political management of oil and gas in Indonesia after the constitution court s decision on judicial ndang gas number 22 of 2001 / Ratu Riftia Rizki
2014
 UI - Tesis Membership
Ajie Ramdan, author
Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Uky Moh Masduki, author
Tinjauan yuridis aspek cost recovery dalam kontrak kerja sama migas di Indonesia pasca diberlakukannya undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis Membership
Nita Damayanti, author
Tinjauan yuridis peran kontraktor dalam struktur project finance pada pembiayaan kegiatan usaha hulu Liquefied Natural Gas (LNG) di Indonesia setelah berlakunya undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: studi kasus proyek lng arun = Juridical analysis of contractor s role in financing upstream business enterprise of Liquefied Natural Gas (LNG) in indonesia after the enactment of law number 22 of 2001 in Indonesia: case study arun LNG project
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
 UI - Skripsi Membership
Urai Zulhendri, author
Implementasi tugas dan kewenangan pelaksana kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berkaitan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 = Implementation duties and authority of executive upstream oil and gas perform according to regulation of the President number 9 year 2013 about management organization upstream oil and gas law relating to article 33 of 1945 verse 3 of the constitution 194
Universitas Indonesia, 2014
 UI - Skripsi Membership
<<   1 2 3   >>