See Allo

Pangaribuan, Ribka Arthauli, author

Kewenangan OJK dalam Mengajukan Permohonan Pailit Sebelum dan Sesudah UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan = Authority of OJK in Submitting Bankruptcy Applications Before and After Law No. 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

UI - Tesis (Membership)

Pakpahan, Calvin Nathanael, author

Inkonsistensi penerapan syarat sah pailit terhadap permohonan kepailitan BUMN Persero menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU = Inconsistency in the application of legal bankruptcy requirements to Bankruptcy Applications for State-Owned Enterprises (BUMN) according to Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Litigation

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

UI - Skripsi (Membership)

Ainuna Hidayati Wangun, author

Kewenangan notaris dalam membuat akta mengenai peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan = Notary authority in making the deed concerning private sale of bankruptcy assets

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

UI - Tesis (Membership)

Sheila Ersan, author

Kewenangan kreditor peserta sindikasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor penerima kredit sindikasi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

UI - Tesis (Membership)

Diandry Adityaputri, author

Kewenangan Kreditor dalam Melakukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus: PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Angkasa Pura II) = Creditor's Authority in Applying for Bankruptcy and Suspension of Payment against Persero State-Owned Enterprises (Case Study: PT Merpati Nusantara Airlines and PT Angkasa Pura II)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

UI - Skripsi (Membership)

<< 1 2 3 >>