Analisis yuridis penyelesaian sengketa atas timbulnya sertipikat tumpang tindih (overlapping) untuk satu bidang tanah: Studi kasus di kantor pertahanan wilayah Jakarta Selatan

Analisis yuridis pelaksanaan pendaftaran tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Tanggerang dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Studi kasus di Kabupaten Tulang Bawang

Sengketa tanah yang bersertifikat ganda: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 345 K/TUN/1999 tanggal 26 Maret 2002

Jual beli tanah ulayat uanggam bauntuak yang telah di sertifikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh