Fungsi dan tugas pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah : studi kasus di kotamadya Jakarta Timur

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Studi kasus di Kabupaten Tulang Bawang

Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996

Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM.)

Pendaftaran tanah di Indonesia : berdasarkan P. P. 24 tahun 1997 dilengkapi dengan peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (P. P. 37 tahun 1998)