Sengketa Sertifikasi Hak atas Tanah Dalam Kaitannta dengan Sistem Publikasi yang dianut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Putusan No. 558/PT.G/2002/PN.Jak.Sel, Tanggal 27 Mei 2003)

Prioritas dalam pemberian hak guna bangunan atas tanah (analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 131/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2005 JO Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 101/PDT/2006?PT.DKI tanggal 09 Mei 2006

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636/PDT/G/1988/PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-XI-1999, tanggal 3 Maret 1999)

Analisis terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 129/sisa/mangga dua (dahulu Kebon Jeruk) dalam surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 31-XI-1998 tanggal 30 Oktober 1998: Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor 140/K/Tun/2000

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Studi kasus di Kabupaten Tulang Bawang