Analisis terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 129/sisa/mangga dua (dahulu Kebon Jeruk) dalam surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 31-XI-1998 tanggal 30 Oktober 1998: Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor 140/K/Tun/2000

Sengketa sertipikat hak atas tanah dalam kaitannya dengan sistem publikasi yang dianut peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997: Studi kasus putusan No: 558/PDT. G/2002/PN. JAK-SEL, tanggal 27 Mei 2003

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636/PDT/G/1988/PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-XI-1999, tanggal 3 Maret 1999)

Akibat Hukum Sertipikat Hak Milik atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum yang Dinyatakan Lumpuh dan Tidak Berharga karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2021) = Legal Consequences of Land Ownership Certificates of High Inheritance That Has Been Declared Paralyzed and Worthless Due to Unlawful Acts (Case Study of the Verdict of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 431 K/Pdt/2021)

Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996