Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996

Kekuatan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Baru Disahkan Oleh Pengadilan Negeri Setelah Terjadi Pembuatan Akta Penerimaan Harta Peninggalan Dan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Yang Berbeda (Studi Putusan Pengadila = The Legal Force Of Deed Of Grant Drawn Up By Temporary Land Deed Official And Just Been Approved By The State Court Subsequent To The Execution Of The Deed Of Acceptance Of Inheritance And Deed Of The Binding Of Sale And Purchase With Different Parties (C

Pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjadi alas hak tanggungan sebagai suatu perbuatan melawan hukum: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 124/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel = The creation of buy and sell deed by land deed official which is the base of mortgage right as a tort: study of Court Verdict no. 124/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Hibah : studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/PID.B/2021/PN.Clp = Land deed official's responsibility against falsification of signatures in Grant Deeds : study of District Court Decision Number 44/ PID.B/2021/PN.Clp

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Akta Pengikatan Jual Beli Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk) = Legal Protection for Holder of Mortgage Rights In Case Sales and Purchase Deed is Declared Null and Void By Law (Case Study of Depok District Court Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk)