Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang sesuai dengan asas-asas perpajakan

Pelanggaran wajib pajak terhadap pelaksanaan sistem self assessment dalam perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPTHB) di kota Jakarta Barat = The offence of tax payers to implement self assessment system in counting the duty of right over land and building (BPTHB) in West Jakarta