Mengkritisi perbedaan pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian serta peraturan pelaksanaannya

Penerapan asas spesialitas dan asas publisitas dalam pembebanan hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitannya dengan tanah.

Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tinjauan yuridis mengenai tanah sebagai jaminan kredit dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Pembangunan daerah , penggunaan dan hak atas tanah melalui pendekatan sosiologis