Pendaftaran tanah di Indonesia : berdasarkan P. P. 24 tahun 1997 dilengkapi dengan peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (P. P. 37 tahun 1998)

Kedudukan hukum blanko akta pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia

Sengketa sertipikat hak atas tanah dalam kaitannya dengan sistem publikasi yang dianut peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997: Studi kasus putusan No: 558/PDT. G/2002/PN. JAK-SEL, tanggal 27 Mei 2003

Analisis terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 129/sisa/mangga dua (dahulu Kebon Jeruk) dalam surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 31-XI-1998 tanggal 30 Oktober 1998: Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor 140/K/Tun/2000

Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996