Pengaruh pelaksanaan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) berkaitan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Praktik jual beli tanah hak milik di hadapan pejabat pembuat akta tanah dikaitkan dengan peraturan pemerintah no 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pemindahan hak milik atas tanah secara jual beli dan praktek pengurusan pendaftaran tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Tinjauan yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) studi kasus perkara Nomor 18/PDT.G/2010/PN.Gs

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah