Kebijakan kriminal era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam memerangi korupsi di Indonesia (suatu bentuk reaksi sosial formal terhadap korupsi)

Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law

Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

“Overheidsbeleid” dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia

Menguak kasus korupsi di Indonesia