Kedudukan dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan

Analisis kebijakan rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil di Indonesia

Analisis penerapan kedudukan dan kewenangan penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan (studi kasus penyidikan tindak pidana kepabeanan atas tersangka Abdul Waris Halid)

Mekanisme koordinasi penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan

Koordinas penyidik pegawai negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai alam penegakan hukum hak kekayaan intelektual