Tinjauan yuridis terhadap kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang-undang TNI / Peni Saptaning Putri

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengadili Subjek Hukum Anggota Militer = Juridical Review of the Authority of the Indonesian Court for Corruption Crimes to Conduct a Trial against Military Personnel Legal Subjects

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Upaya Keberatan Prajurit TNI Atas Keputusan Tata Usaha Militer. = The jurisdiction of the Military administrative court in examining, adjudicating and deciding upon the objection of the soldiers to military administrative decision.

Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan Umum dalam hal Melakukan Tindak Pidana Umum

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan : tinjauan yuridis terhadap Pasal 34 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = State of very necessary and an urgent as a basis for search and seizure action : judicial review of Article 34 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2) Law No. 8 year 1981 regarding criminal procedure law