Otonomi daerah di Indonesia dimensi sejarah dan realitasnya

Pelaksanaan kewenangan pelayanan terpadu satu pintu terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal studi pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Bengkulu = Implementation of one stop services authority related to licensing and non licensing in the field of investment study of one stop services in Bengkulu Province

Relasi sosial kekuasaan dan uang: Analisis kasus kebijakan pelepasan pengembangan tanaman

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah: Persetujuan Bangunan Gedung Setelah Undang-Undang Cipta Kerja = Relation of Authority between The Central Government and Local Governments: Building Permit After Law of the Job Creation

Prinsip kehati-hatian notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya