Ketentuan pelaksanaan penertiban tanah terlantar menurut peraturan pemerintah no. 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar studi putusan kasasi tata usaha negara nomor 21/g/2013/ptun.jkt = Implementation procedures of neglected land arrangement according to government regulation no. 11 year 2010 on the control and utilization of abandoned land study of decision of state administrative court number 21/g/2013/ptun.jkt

Upaya dan kendala penertiban tanah terlantar

Status tanah di kelurahan Baluwarti (kawasan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ditinjau dari Undang-undang no. 5 tahun 1960 Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 dan Keputusan Presiden no. 23 tahun 1988

Jaminan kepastian hukum dalam pemilikan tanah bekas hak milik Adat melalui proses pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut undang undang pokok Agraria dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Kedudukan dan Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah / Iradati Devi