Surat kuasa otentik dan surat kuasa dibawah tangan sebagai dasar kewenangan notaris dalam membuat akta ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris

Rangkap jabatan notaris sebagai ketua koperasi ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Double occupation of notary as koperasi's chief based on law number 2 year 2014 amendment of occupation law number 30 year 2004 and notary's ethic code / Vincentia Prastiwi Hapsari

Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.

Persaingan tidak sehat antar rekan notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa notaris dibawah standar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Unfair compatition among notary colleagues as the impact of tariff determination reviewed under the standarts is sighted from number law 30 years 2004 about notary responsible position on notary ethical codes

Analisa yuridis mengenai kewenangan seorang notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama ditinjau dari Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris : studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/MJ.PPN/2007 tanggal 31 Januari 2007 = Juridical analysis of notary public authority to perform legal counselling of a notary law making in cooperation agreement revised from deed law reviewed from constitution number 30 year of 2004 of notary and notary ethical code number 30 year 2004 : study case of house of notary control center decision number 01/B/Mj.PPN/2007 dated 31 January 2007