Pemisahan Wewenang antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Akta Notaris (Tinjauan terhadap Beberapa Pasal dalam Undang-undang No.16 Tahun 2001 yang Perlu Dimasukkan dalam Akta Notaris)

Implementasi Peranan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Pasca Undang-undang No.22 Tahun 1999

Peran Pengadilan Negeri Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Kebebasan Hakim untuk Menyimpang dari Ancaman Pidana Minimum yang Ditetapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999