Tinjauan mengenai sanksi teguran lisan atau tertulis dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tanpa persetujuan isteri dikaitkan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 dan Perubahan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris : studi kasus Mahkamah Agung No. 714/K/Pdt/2002 = Roles and responsibilities of notary deed made without wife approval associated with Law No 30 of 2004 and Amendment act No 2 of 2014 about notary : case study no 714/K/Pdt/2002

Penguatan kedudukan majelis pengawas notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat studi kasus keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor: m.hh 12.hm.07.01 tahun 2015 = Strengthening position of majelis pengawas notaris based on the categorization of its authority in the framework of protection of the community

Optimalisasi kinerja majelis pengawas notaris sebagai upaya mengurangi pelanggaran-pelkenggaran yang di lakukan notaris (Studi kasus di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Peran notaris dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang mengandung benturan kepentingan pada PT Central proteinaprima tbk (CPRO)