Surat kuasa membebankan hak tanggungan hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan praktek di notaris X

Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Mengkritisi perbedaan pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian serta peraturan pelaksanaannya

Proses kebijaksanaan publik di pemerintah Daerah Khusus Ibukota: studi terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No: Da-11/23149/1972 tentang Ketentuan Persyaratan Pemberian Izin Penunjukan Penggunaan Tanah untuk Real-estate/Perumahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Review strategi penyelesaian konflik sosial atas tanah : Studi kasus konflik antara komunitas Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan Jember; di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur