Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

Eksistensi dan kedudukan badan pertanahan Nasional ditinjau dalam Hukum Tata Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing

pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Univesitas Indonesia

Analisis pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh badan pertanahan nasional sebagai peleksanaan eksekusi putus pengadilan( studi kaaus putusan mahkamah agung RI N0 2096,K/Pdt/1987 tgl 28 desember 1987 dan surat keputusan kepala badan pertanahan nasional