Induk koperasi Syariah, peran dan fungsinya terhadap anggota ditinjau dari undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Enhancing Multi-Stakeholder Cooperative And Voting System As Regulated In Cooperative Ministerial Regulation Number 8 Year 2021 Into The Revised Cooperative Law As A Development In The Indonesian Cooperative System = Penyempurnaan Koperasi Multi Pihak dan Sistem Voting Dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2021 Dalam Rancangan Undang-Undang Koperasi sebagai Perkembangan Dalam Sistem Koperasi Indonesia

Kedudukan pengelola usaha koperasi menurut undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Pembinaan koperasi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui program perkassa

Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUUD/KUD Departemen Perdagangan dan Koperasi-Direktorat Jenderal Koperasi