Hukum perkapalan Indonesia

Ketentuan hukum internasional mengenai standar keamanan pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional = International law regime on international port security/ Wahyu Ramdhani

Pola klaster industri perkapalan untuk mendorong daya saing industri perkapalan nasional

Usaha pelayaran di Indonesia setelah paket November 21 tahun 1988

Akibat hukum atas pelaksanaan rencana restrukturisasi badan usaha milik negara sektor kepelabuhanan terhadap pemberlakuan konsesi kepelabuhanan pada pelabuhan yang telah diusahakannya sebelum berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran = Legal consequences for enactment of port concessions in ports that have been cultivated before the enactment of law number 17 of 2008 on shipping, in connection with the implementation of the restructuring plan of the port state-owned enterprises