Law reform in the field of mining: several challenges and problems
 Artikel Jurnal
MIning investment policies in Indonesia
 Artikel Jurnal
Muhammad Salman Al-Farisi
Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tesis Membership
Frieschika Atshiilah
Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Skripsi Membership
Bukit Raharja
Tinjauan terhadap tanah perwatasan yang berada dalam wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Kaltim Prima Coal dihubungkan dengan hukum pertambangan berdasarkan putusan mahkamah agung no. 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 33/Pdt-G/2012/PN-SGT = A review on tanah perwatasan in pt kaltim prima coal s coal contract of work area related with mining law based on judicial court decree number 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA and sangatta district court decree number 33/Pdt-G/2012/PN-SGT
2017
 UI - Tesis Membership