Otonomi daerah di Indonesia dimensi sejarah dan realitasnya

Relasi sosial kekuasaan dan uang: Analisis kasus kebijakan pelepasan pengembangan tanaman

Pelaksanaan kewenangan pelayanan terpadu satu pintu terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal studi pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Bengkulu = Implementation of one stop services authority related to licensing and non licensing in the field of investment study of one stop services in Bengkulu Province

Analisis atas peningkatan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak = Analysis on the improvement of the authority of the Directorate General of Taxes

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption