Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Jakarta Panca Usaha 1999
 Buku Referensi
Fahrurrahman
Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Skripsi (Membership)
Yunita Rhamadani
Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal implication to the possition of MPR decree regarding to Law number 12 year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani
Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis (Membership)
Safrizal Arifin
Eksistensi dan prospek utusan golongan dalam majelis permusyawaratan rakyat ditinjau dari sudut hukum tata negara
Universitas Indonesia, 2000
 UI - Skripsi (Membership)
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1978
Pradnya Paramita, 1978
 Buku Teks